Provinciya.net – Wakil Ketua DPR RI, Reshmat Gobel mengkritik kebijakan pemerintah mensubsidi kendaraan listrik, karena menurutnya masih ada sektor lain yang perlu lebih dibantu.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran yang ada untuk membangun pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan.
Gobel berkata seperti “Subsidi adalah untuk orang miskin, bukan untuk yang berkuasa. Marilah kita menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam berbangsa. Mana yang lebih prioritas dan mendesak, mengembangkan pertanian dengan mensubsidi petani dan bercocok tanam atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” Barbowa dikutip dari Parliamentaria, Selasa (16/5/2023).
Dia mengungkapkan pembeli mobil listrik harus antre berbulan-bulan untuk mendapatkannya, karena tingginya permintaan dari masyarakat.
- Anies Mengklaim Memenangkan 3 Daerah, PDIP Hal Itu Dibuktikannya Di Lapangan
- Johnny J Plate Jadi Tersangka, Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Tak Terpengaruh
- Ganjar Pranowo Ungkap Pesan Megawati Di PPP
- Johnny G Plate Ditetapkan Sebagai Tersangka, PKS Insya Allah, Koalisi Untuk Perubahan Akan Tetap Kuat
- NasDem Meminta Kasus Johnny G Plate Bebas Dari Campur Tangan Politik
Namun di sisi lain, yang terjadi di lapangan, ia kerap mendapat keluhan dari para petani yang mengatakan kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam. Sehingga berdampak pada hasil panen yang tidak memenuhi kualitas, sehingga tidak terasa harga beras turun dan Bulog tidak menyerap hasil produksi.
Padahal, kata dia, berdasarkan data yang ada, anggaran subsidi pupuk terus menurun dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2019, anggaran subsidi pupuk sebesar Rp. rupee. triliun. Artinya, dalam lima tahun terakhir, subsidi pupuk mengalami penurunan sekitar Rp 10 triliun.
Karena itu, dia meminta pemerintah menggunakan anggaran yang ada untuk hal-hal prioritas, misalnya untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan pertanian dan perikanan.
Goebel mengatakan, “Marilah kita mengefektifkan penggunaan dana negara untuk hal-hal prioritas dan mendesak. Posisi kita harus jelas kepada siapa dan untuk siapa.”